Ketika hutan hilang, yang ikut hilang bukan hanya pepohonan, tetapi juga sumber air, habitat satwa, penyimpan karbon, penyangga iklim, serta ruang hidup masyarakat yang sejak lama menggantungkan kehidupannya pada hutan.

Dengan kata lain, deforestasi bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan persoalan sosial, ekonomi, politik, bahkan kemanusiaan. Karena itu, untuk memahami mengapa hutan Maluku Utara terus menyusut, kita tidak cukup hanya melihat aktivitas penebangan atau pembukaan lahan.

Kita juga harus melihat bagaimana pembangunan dirancang, bagaimana investasi diberi ruang, dan bagaimana negara mengatur hubungan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Ruang Hidup Maluku Utara

Bagi masyarakat Maluku Utara, hutan bukan sekadar bentang alam yang dipenuhi pepohonan. Hutan adalah ruang hidup. Ia menyediakan air bersih yang mengalir ke desa-desa, menjadi tempat masyarakat berkebun, berburu, mengambil hasil hutan bukan kayu, sekaligus menjaga keseimbangan antara kawasan pegunungan dan pesisir.

Hubungan tersebut sangat penting karena karakter geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan. Sebagian besar pulau-pulau di provinsi ini memiliki bentang alam yang saling terhubung. Kerusakan hutan di daerah hulu akan langsung memengaruhi wilayah hilir.

Ketika vegetasi hilang, kemampuan tanah menyerap air berkurang. Saat hujan turun dengan intensitas tinggi, air mengalir membawa lumpur menuju sungai, kemudian bermuara ke laut. Akibatnya, sedimentasi meningkat, kualitas air menurun, dan terumbu karang yang menjadi habitat ikan perlahan tertutup material sedimen.

Bagi masyarakat pesisir, kerusakan hutan berarti berkurangnya hasil tangkapan ikan. Bagi petani, hilangnya hutan berarti menurunnya ketersediaan air untuk lahan pertanian. Bagi masyarakat adat, hilangnya hutan juga berarti hilangnya ruang budaya yang selama ini menjadi bagian dari identitas mereka.

Baca Halaman Selanjutnya..