Prioritas Indonesia harus mencakup penguatan Bakamla dan TNI Angkatan Laut, integrasi pengawasan maritim, perlindungan kabel serta fasilitas energi bawah laut, peningkatan kehadiran di Natuna, dan pengembangan pelabuhan serta galangan di Indonesia timur.

Pemerintah juga perlu mendiversifikasi mitra perdagangan dan investasi, memperkuat cadangan energi dan pangan, serta menyaring investasi pada infrastruktur strategis agar manfaat ekonomi tidak dibayar dengan hilangnya kendali teknologi dan data.

Dalam diplomasi regional, Indonesia perlu mendorong mekanisme pencegahan insiden laut, komunikasi krisis, transparansi latihan dan uji rudal, serta Code of Conduct Laut China Selatan yang efektif dan konsisten dengan UNCLOS.

Indonesia juga harus memperkuat ASEAN, tetapi tidak boleh menjadikan konsensus sebagai alasan untuk membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa respons.

Pasifik Barat menempatkan Indonesia di antara peluang dan kerentanan. Pilihannya bukan menjadi pro-Amerika atau pro-China, melainkan menjadi pro-kepentingan nasional.

Indonesia harus bergerak dari negara yang sekadar dilewati menuju kekuatan maritim yang mampu mengendalikan jalur, memperoleh nilai tambah ekonomi, menjaga otonomi strategis, dan menentukan posisi politiknya sendiri. (*)