Ternate, malutpost.com -- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara, Agriati Yulin Mus, mempertanyakan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tiba-tiba berubah setelah Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.

Menurut Yulin, saat rapat kerja Komisi II bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah menyampaikan bahwa target PAD maksimal hanya bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Namun, dalam pembahasan usulan pinjaman, target tersebut justru melonjak menjadi Rp1,8 triliun.

"Kok tiba-tiba ini ada kenaikan target setelah ada usulan pinjaman Rp1 triliun? DPRD tentu harus bertanya, dari mana sumber pendapatan itu sehingga bisa dinaikkan signifikan," kata Yulin usai rapat internal di Kota Ternate, Selasa (14/7/2026).

Ia mengatakan, TAPD belum memberikan penjelasan mengenai dasar kenaikan target PAD tersebut. Diketahui pembahasan terkait pinjaman akan kembali dilanjutkan pada malam nanti dengan harapan Bapenda dapat memberikan penjelasan yang komprehensif.

"Saat rapat dengan Komisi II, Bapenda menyampaikan target PAD hanya sampai Rp1,2 triliun dan tidak bisa naik lagi. Tapi sekarang tiba-tiba menjadi Rp1,8 triliun. Kenaikannya sangat besar, tentu harus dijelaskan," ujarnya.

Selain mempertanyakan proyeksi PAD, Yulin juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan pinjaman daerah. Menurutnya, Maluku Utara masih memiliki kewajiban utang yang belum lunas sehingga usulan pinjaman baru harus dikaji secara matang.

"Kita punya pinjaman juga yang belum selesai, nilainya masih sekitar Rp1 triliun lebih. Terus kita mau pinjam lagi, itu kan harus dibahas baik-baik," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka skema pembayaran pinjaman tersebut, termasuk sumber anggaran yang akan digunakan untuk mengembalikan utang, apakah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), PAD, atau sumber pendapatan lainnya.

"Namanya pinjaman, apalagi dipakai untuk membangun jalan itu kan uang mati kan? Berbeda kalau membangun sektor yang bisa memberikan pemasukan, seperti pariwisata atau sektor produktif lainnya," katanya.

Yulin menilai pemerintah seharusnya lebih serius mengoptimalkan potensi sektor unggulan daerah sebagai sumber peningkatan PAD, bukan hanya bergantung pada sektor pertambangan.

Menurutnya, sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata masih memiliki potensi besar yang belum digarap secara maksimal.

"Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Potensi pertanian, kelautan, dan pariwisata harus didorong agar menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan," pungkasnya. (nar)