Aliansi Pasifik, Korea Utara, dan Krisis ASEAN

Pembentukan Ocean of Peace Alliance antara Australia dan Fiji memperlihatkan bahwa Pasifik Selatan telah bergeser dari arena bantuan pembangunan menjadi ruang aliansi pertahanan.

Perjanjian itu memuat komitmen pertahanan timbal balik dan membuka kemungkinan partisipasi negara Pasifik lainnya. Perkembangan ini membuat Indonesia bagian timur Maluku, Papua, Laut Banda, dan Laut Arafura, semakin dekat dengan kompetisi strategis Pasifik.

Pada saat yang sama, China memperkuat kembali hubungan dengan Korea Utara, meskipun kedekatan Pyongyang dengan Rusia memberinya ruang tawar lebih besar terhadap Beijing.

Ketegangan di Semenanjung Korea dapat memengaruhi perdagangan Indonesia dengan Jepang, Korea Selatan, dan China, terutama pada sektor energi, mineral, elektronik, otomotif, dan industri pengolahan. ASEAN justru menghadapi fragmentasi internal.

Pertemuan khusus mengenai Myanmar menjadi ujian apakah keterlibatan kembali akan menghasilkan kemajuan perdamaian atau hanya menormalisasi pemerintahan yang belum melaksanakan Konsensus Lima Poin.

Ketidakmampuan ASEAN menyelesaikan Myanmar dan mempercepat Code of Conduct Laut China Selatan menunjukkan kesenjangan antara sentralitas normatif dan kemampuan nyata memengaruhi perilaku negara.

Politik Bebas Aktif yang Substantif

Dalam keadaan ini, politik bebas aktif tidak boleh disamakan dengan netralitas pasif. Indonesia tidak harus menjadi bagian dari blok Amerika Serikat atau China, tetapi harus tegas ketika hak berdaulat, UNCLOS, dan stabilitas kawasan dilanggar.

Bebas berarti keputusan nasional tidak dikendalikan ketergantungan asing; aktif berarti Indonesia turut membentuk aturan, mencegah konflik, dan membangun kerja sama berdasarkan kepentingan nasional.

Baca Halaman Selanjutnya..