Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa klaim yang tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 tidak memiliki dasar hukum internasional.

Ancaman terhadap Natuna tidak selalu berbentuk serangan terbuka. Bahaya yang lebih mungkin ialah normalisasi kehadiran kapal penjaga pantai, kapal ikan, dan kapal survei asing yang perlahan mengikis efektivitas hak berdaulat Indonesia.

ALKI dan Posisi Indonesia sebagai Negara Engsel

ALKI I menghubungkan Laut China Selatan melalui Selat Karimata dan Selat Sunda menuju Samudra Hindia. ALKI II melalui Selat Makassar dan Selat Lombok, sedangkan jaringan ALKI III melintasi perairan timur Indonesia menuju jalur Ombai–Wetar.

Kementerian Perhubungan menempatkan Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai bagian penting sistem rute pelayaran internasional Indonesia. Jika ketegangan di Taiwan atau Laut China Selatan meningkat, ALKI II dan ALKI III dapat menjadi jalur alternatif bagi kapal dagang sekaligus koridor strategis kapal militer.

Di sinilah muncul paradoks negara kepulauan: Indonesia wajib menghormati hak lintas sesuai hukum laut, tetapi juga harus memastikan bahwa pelintasan tersebut tidak berubah menjadi operasi yang mengancam keamanan nasional.

ALKI karena itu harus dipahami bukan hanya sebagai jalur transportasi, melainkan ruang strategis yang membutuhkan radar terintegrasi, pengawasan satelit, patroli udara, kemampuan antikapal selam, dan koordinasi antarlembaga.

Tanpa pengawasan yang memadai, Indonesia hanya menjadi pemilik geografis atas jalur yang secara operasional lebih banyak dimanfaatkan kekuatan asing.

Baca Halaman Selanjutnya..