Sikap kontrol masyarakat jangan dipandang sebagai ancaman bagi pembangunan. tapi sebaliknya keterlibatan masyarakat merupakan representasi dari bagian penting tata kelola pemerintah.

Suara-suara yang selalu diutarakan masyarakay baik melalui organisasi pemudan tidak pernah di indahkan oleh pemerintah, misalnya Gerakan Aspirasi Masyarakat (GAM) Pulau limbo melakukan demonstrasi untuk menyampaikan persoalan tersebut tetapi lembaga terkait tidak ada di kantor.

Dan teman teman mahasiswa yang terafiliasi dalam (HMT) Himpunan Mahasiswa Taliabu cabang ternate pernah menyampaikan hal serupa di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan dari kasus proyek mangkrak tersebut.

Di era digital seperti sekarang, transparansi sesungguhnya dapat dilakukan dengan sangat mudah. Pemerintah dapat menyediakan informasi perkembangan proyek secara berkala melalui laman resmi atau media sosial instansi terkait.

Informasi mengenai nilai kontrak, sumber pendanaan, target penyelesaian, progres pekerjaan, hingga hasil pemeriksaan dapat diakses oleh masyarakat. Langkah sederhana ini mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat budaya pemerintahan yang transparan.

Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa juga perlu terus diperbaiki. Penilaian terhadap penyedia jasa tidak cukup hanya berdasarkan penawaran harga, tetapi juga rekam jejak, kemampuan teknis, pengalaman, dan kapasitas penyelesaian pekerjaan.

Penyedia yang memiliki catatan buruk dalam pelaksanaan proyek pemerintah semestinya menjadi bahan pertimbangan serius sebelum kembali diberikan pekerjaan serupa.

Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi memastikan bahwa setiap proyek dikerjakan oleh pihak yang benar-benar memiliki kemampuan dan komitmen terhadap kualitas pekerjaan.

Baca Halaman Selanjutnya..