Kasus tersebut, seyogyanya menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan proyek pemerintah. Hadirnya rehabilitas memang penting agar siswa segera memperoleh ruang belajar yang layak.

Akan tetapi, rehabilitasi tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk melupakan persoalan yang belum diselesaikan. Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap proyek pemerintah dievaluasi secara menyeluruh apabila mengalami kegagalan.

Pemerintah daerah bersama instansi teknis perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai penyebab kemangkrakan proyek sebelumnya.

Apakah disebabkan oleh faktor teknis, keterbatasan anggaran, kelalaian pelaksana, lemahnya pengawasan, atau sebab lainnya. Keterbukaan informasi seperti ini bukan untuk mempermalukan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Lembaga terkait harus melakukan evaluasi audit terhadap penggunaan anggaran tersebut juga menjadi langkah yang sangat penting. Audit akan memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana realisasi keuangan.

Serta apakah terdapat potensi kerugian negara yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, rehabilitasi yang sedang berjalan benar-benar berdiri di atas dasar evaluasi yang jelas, bukan sekadar melanjutkan persoalan lama dengan anggaran baru.

Pengawasan juga perlu diperkuat sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek. Selama ini, pengawasan sering kali lebih banyak dilakukan ketika proyek yang telah mengalami masalah. Padahal, pengawasan yang efektif seharusnya dilakukan secara berkala sejak pekerjaan dimulai.

Pemerintah daerah, inspektorat, konsultan pengawas, hingga masyarakat sekitar sekolah perlu memiliki ruang yang sama untuk memastikan pekerjaan berlangsung sesuai spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, serta kualitas yang telah ditetapkan.

Baca Halaman Selanjutnya..