Oleh: Asep Gunawan
(Penulis adalah ASN Kabupaten Kepulauan Sula)

Dalam beberapa bulan terakhir, harga di Maluku Utara bergerak dari turun menjadi melonjak. September 2025 mencatat deflasi, sementara Januari 2026 menunjukkan inflasi tinggi. Perubahan secepat ini bukan tanda ekonomi yang kuat, melainkan sistem ekonomi yang masih rapuh dan mudah berubah.

Di atas situasi seperti itu, narasi tentang Maluku Utara sebagai “pintu gerbang ekonomi baru Indonesia Timur” terdengar seperti slogan yang terlalu percaya diri.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Rabu, 15 April 2026

Kalimatnya terasa tersusun, arahnya optimistis, dan mudah dikutip. Tetapi ketika diturunkan ke kenyataan sehari-hari, yang muncul bukan gambaran sebuah gerbang, melainkan wilayah yang bahkan belum mampu berdiri dengan kekuatan ekonominya sendiri.

Masalahnya bukan kekurangan potensi, melainkan potensi yang terus diulang tanpa benar-benar dipaksa menjadi kekuatan.

Politik Narasi vs Realitas Produksi

Sekitar 80% kebutuhan Maluku Utara masih dipasok dari luar daerah. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi di dalam daerah, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan industri pengolahan, belum berjalan kuat dan belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

Sulit menyebut sebuah wilayah sebagai pusat ekonomi baru ketika kebutuhan dasar masih bergantung pada pasokan luar. Di sini terlihat loncatan logika: narasi ekspansi didorong ke depan, sementara fondasi produksi tertinggal.

Akhirnya, pembangunan lebih sering terlihat sebagai proyek yang tampak, bukan kerja yang membangun kemampuan produksi.

Baca Halaman Selanjutnya..