Peran aktor juga tidak bisa disamarkan. Pemerintah daerah, terutama gubernur, harus memimpin dan memastikan kebijakan berjalan lintas sektor. Tanpa dorongan dari level ini, perubahan tidak akan terjadi.

Pemerintah pusat perlu memberi ruang melalui insentif yang mendukung industri lokal, sementara kabupaten dan kota memastikan pelaksanaannya di lapangan.

Tanpa langkah tegas sekarang, arus nilai akan terus keluar, dan Maluku Utara akan tetap bergerak tanpa pernah benar-benar maju. [AGJ] (*)