Faktor Penyebab pertama masalah Ekonomi:  Banyak keluarga tidak mampu membiayai sekolah, atau anak harus membantu ekonomi keluarga. Dan yang kedua Akses:  Keterbatasan akses pendidikan juga berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah.

Sejujurnya dikatakan bahwa sejumlah kebijakan populis yang diambil pemerintah provinsi Maluku Utara selama 2024-2025 ini ternyata belum berimplikasi secara signifikan terhadap kulaits hidup masyarakat Maluku Utara di Bidang Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Karena faktanya angka pengangguran masih terus meningkat,angka putus sekolah juga terus meroket, dan berujung pada angka stunting yang tidak bergerak turun.

Kebijakan pemerintah provinsi Maluku Utara dengan membebaskan biaya pendidikan di tingkat SMA/SMK sederajat, menurut saya keliru, karena kebijakan ini tidak didasarkan atas perencanaan yang matang.

Idelnya dimulai dari asesmen lapangan untuk memastikan berapa anak2 lulusan SPM dan sederajat di Maluku Utara yang lulus tahun pelajaran berkenaan (misalnya 2024), dan jika ada 15.000. anak yang lulus di tingkat SMP dan sederajat di seluruh Kabupaten Kota.

Maka sesuai kewenangan Provinsi harus memastikan semua lulusan di tahun berkenaan harus meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya di SMA/SMK/sederajat.

Di titik ini pemerintah provinsi harus memahami bahwa perencanaan pembangunan di bidang pendidikan haruslah berbasit data dan kebutuhan.

Baca Halaman Selanjutnya..