Oleh: Riski Ikra
(Ketua Umum HPMB)

Apakah pendidikan kita hari ini benar-benar gratis? Ataukah hanya tampak bebas biaya, namun tetap terbelenggu oleh kepentingan? Di Maluku Utara, terutama Halmahera Tengah yang kaya tambang, janji pendidikan gratis terdengar manis.

Namun di balik euforia itu, tersimpan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini lahir dari kesadaran untuk membangun peradaban, atau sekadar strategi kekuasaan dalam iklim politik yang mulai memanas?

Kekayaan Tambang, Kemiskinan Pendidikan

Halmahera Tengah adalah anomali: wilayah dengan kekayaan sumber daya alam luar biasa, nikel, emas, hingga kawasan industri strategis seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Namun masyarakatnya masih menghadapi realitas pendidikan yang timpang. Secara teori, daerah seperti ini seharusnya menjadikan pendidikan bermutu dan gratis sebagai hak, bukan privilese.

Sayangnya, laporan INDEF (2023) yang merekomendasikan pemanfaatan dana pajak dan kontribusi korporasi tambang untuk investasi pendidikan jangka panjang tak banyak membuahkan hasil.

Di lapangan, pendidikan memang dibebaskan dari pungutan resmi, tapi kualitasnya stagnan. Banyak gedung sekolah rusak, guru tak terlatih, dan akses digital masih menjadi kemewahan.

Bahkan, pengangkatan kepala sekolah, guru honorer, hingga pengurus komite pun kerap tersandera oleh patronase politik.

Baca Halaman Selanjutnya..