27 Tahun Maluku Utara dan Janji Meritokrasi Gubernur
Usia Bertambah, Sistem Harus Bertumbuh

Siapa yang Diuntungkan Jika Kepastian Jabatan Tidak Jelas?
Pertanyaan ini mungkin terdengar provokatif, tetapi penting untuk dibahas secara rasional. Dalam birokrasi, ketidakpastian mekanisme karier dapat menimbulkan persepsi bahwa kedekatan lebih menentukan daripada prestasi.
Persepsi seperti ini, jika tidak dijawab dengan transparansi, berpotensi merusak kepercayaan ASN terhadap sistem dan menurunkan keyakinan publik terhadap objektivitas pemerintah.
Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa praktik tersebut benar-benar terjadi tanpa bukti. Namun, pemerintah juga tidak seharusnya menganggap remeh risiko yang dapat dicegah melalui sistem yang transparan.
Ibu Gubernur perlu memastikan bahwa setiap keputusan pengisian jabatan dapat dijelaskan berdasarkan kriteria yang objektif. Jika mekanisme manajemen talenta telah berjalan, publik layak mengetahui bagaimana sistem itu digunakan, bagaimana kandidat dinilai, dan bagaimana keputusan akhir dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sistem merit yang baik tidak meminta masyarakat percaya begitu saja kepada pejabat. Sistem merit justru membangun kepercayaan melalui prosedur yang dapat diperiksa.
Jika kompetensi adalah dasar pengangkatan, tunjukkan mekanismenya. Jika kinerja menjadi ukuran, buka indikatornya. Jika integritas menjadi syarat, pastikan penerapannya konsisten.
Birokrasi yang Tidak Pasti akan Menyulitkan Pembangunan
Jabatan kepala OPD bukan sekadar posisi administratif. Kepala OPD memimpin pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan aparatur, mengelola program, mengawal anggaran, dan bertanggung jawab atas capaian organisasi sesuai kewenangannya.
Karena itu, pembenahan pengisian jabatan harus dihubungkan dengan hasil pembangunan. Apakah program prioritas berjalan sesuai target? Apakah penyerapan anggaran menghasilkan manfaat nyata? Apakah pelayanan publik semakin mudah diakses? Apakah koordinasi antar-OPD membaik? Apakah indikator kinerja daerah meningkat?
Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan menghitung jumlah pejabat definitif atau Plt. Status jabatan bukan satu-satunya ukuran kinerja. Akan tetapi, kejelasan kepemimpinan merupakan salah satu unsur penting untuk memastikan tanggung jawab organisasi dapat ditetapkan dan dievaluasi.
Baca Halaman Selanjutnya..


Komentar