Informasi publik harus cukup untuk memungkinkan akademisi, parlemen, investor, dan masyarakat menguji klaim kinerja. Keterbukaan tersebut tidak melemahkan Danantara, tetapi meningkatkan kredibilitasnya.

Laba Rp326 triliun sendiri tetap merupakan capaian ekonomi yang penting apabila angka tersebut terverifikasi dan berasal dari kinerja yang sehat. Namun, laba tersebut seharusnya menjadi awal pengujian, bukan akhir pertanyaan publik.

Pemerintah perlu menunjukkan berapa laba yang berasal dari operasi, efisiensi, harga komoditas, perubahan valuasi, kebijakan pemerintah, dan faktor eksternal lainnya.

Dividen Rp142,3 triliun juga harus dinilai bersama kebutuhan investasi kembali dan kesehatan neraca masing-masing BUMN. Angka yang besar dapat menyembunyikan risiko ketika hanya dibaca secara agregat. Transparansi akan mengubah angka tersebut dari klaim politik menjadi bukti kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, pertanyaan apakah Danantara akan menjadi “Temasek Indonesia” atau masuk ke dalam trap 1MDB tidak dapat dijawab oleh laba satu tahun.

Jawabannya akan terlihat dari bagaimana institusi tersebut bertindak ketika harus memilih antara proyek politik dan investasi produktif, antara kerahasiaan dan akuntabilitas, serta antara pertumbuhan cepat dan disiplin risiko.

North mengingatkan bahwa institusi menentukan insentif, sedangkan Williamson menunjukkan bahwa struktur tata kelola menentukan biaya dan risiko transaksi.

Danantara dapat menjadi lompatan besar dalam modernisasi kapitalisme negara Indonesia apabila kekuasaan modalnya dikendalikan oleh aturan yang lebih kuat daripada kepentingan jangka pendek.

Sebaliknya, konsentrasi aset tanpa transparansi akan membuat kesalahan kecil memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar. Kedaulatan investasi yang sesungguhnya bukan kemampuan negara menguasai modal raksasa, tetapi kemampuan institusi memastikan setiap rupiah modal publik dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Halaman Selanjutnya..