Ilusi Raksasa Rp326 Triliun: Akankah Danantara Menjadi Temasek Indonesia atau Menuju Trap 1MDB?

Dr. Muhammad Kamal

Setiap investasi besar yang gagal perlu melalui post-investment review untuk mengidentifikasi kesalahan asumsi dan proses. Institusi belajar dari kerugian ketika informasi buruk tidak dihukum secara politik.

Danantara juga perlu membangun tembok yang jelas antara pembangunan nasional dan political patronage. Pembiayaan hilirisasi, energi, ketahanan pangan, teknologi, dan infrastruktur dapat memiliki dasar ekonomi yang kuat. Namun, label strategis tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menghindari pengujian kelayakan.

Jika proyek menghasilkan manfaat sosial tetapi tingkat pengembalian finansialnya rendah, pemerintah harus mengakui dan menghitung subsidi atau manfaat publik tersebut secara eksplisit.

Transparansi ini membuat keputusan investasi dapat dievaluasi secara adil. Penyembunyian subsidi di dalam portofolio justru merusak disiplin modal dan kualitas laporan kinerja.

Perbandingan Temasek dan 1MDB pada akhirnya menunjukkan dua ekstrem dari satu persoalan yang sama, yaitu bagaimana negara mengendalikan kekuasaan modal. Temasek menekankan struktur dewan, tanggung jawab fidusia, audit, manajemen risiko, dan pemisahan keputusan bisnis perusahaan portofolio.

Kasus 1MDB menunjukkan konsekuensi ketika transaksi kompleks, kekuasaan politik, dan lemahnya pengawasan bertemu dalam institusi yang mengendalikan modal besar. Indonesia tidak ditakdirkan mengikuti salah satunya karena desain kelembagaan masih dapat terus diperkuat.

Pilihan tersebut akan ditentukan oleh kualitas aturan dan konsistensi penegakannya. Besarnya aset tidak menentukan nasib sebuah sovereign investment institution, tetapi kualitas institusinya menentukan bagaimana aset tersebut digunakan.

Indonesia karena itu membutuhkan Danantara Governance Standard yang melampaui kepatuhan minimum. Standar tersebut perlu mencakup keterbukaan laporan konsolidasi, audit independen, transparansi leverage, kebijakan konflik kepentingan, batas transaksi pihak berelasi, serta prosedur investasi dan divestasi.

Pemerintah juga perlu mempublikasikan indikator risk-adjusted return dan benchmark yang digunakan untuk mengevaluasi portofolio. Transaksi besar membutuhkan mekanisme pengawasan berlapis berdasarkan materialitas dan tingkat risikonya.

Baca Halaman Selanjutnya..

Selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komentar

Loading...