Namun, sejarah juga menyediakan kasus yang bergerak ke arah sebaliknya. 1Malaysia Development Berhad didirikan dengan mandat pembangunan ekonomi dan investasi yang pada permukaan terdengar sangat rasional.

Institusi tersebut kemudian menjadi pusat salah satu skandal keuangan negara terbesar dalam sejarah modern. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan lebih dari US$4,5 miliar dana 1MDB diselewengkan oleh pejabat tinggi dan pihak yang berasosiasi dengan mereka dalam skema pencucian uang dan penggelapan lintas negara.

Dana bergerak melalui transaksi kompleks dan perusahaan cangkang sebelum digunakan untuk berbagai aset pribadi dan investasi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembangunan tidak pernah dapat menggantikan kebutuhan terhadap kontrol kelembagaan.

Perbandingan dengan 1MDB harus dilakukan secara bertanggung jawab. Tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa Danantara adalah 1MDB Indonesia atau sedang melakukan penyimpangan yang sama.

Kesamaan yang relevan hanya terletak pada pelajaran bahwa institusi investasi negara dengan aset besar membutuhkan pengawasan yang juga luar biasa kuat.

Kegagalan 1MDB memperlihatkan bagaimana kompleksitas transaksi internasional dapat menyulitkan publik melacak aliran modal ketika transparansi dan checks and balances melemah.

Karena itu, 1MDB seharusnya dibaca sebagai peringatan desain kelembagaan, bukan sebagai ramalan nasib Danantara. Indonesia masih memiliki kesempatan besar untuk membangun sistem yang justru belajar dari kegagalan tersebut.

Douglass C. North memberikan kerangka yang tepat untuk memahami persoalan ini. North (1990) menjelaskan bahwa institusi merupakan aturan permainan yang membentuk insentif dan perilaku organisasi dalam kegiatan ekonomi.

Organisasi besar tidak otomatis menghasilkan kinerja baik apabila aturan yang mengendalikannya menciptakan insentif yang salah. Sebaliknya, modal yang sangat besar dapat memperbesar dampak keputusan buruk ketika mekanisme akuntabilitas lemah.

Baca Halaman Selanjutnya..