Baginya, pernyataan aparat penegak hukum ke publik harus ditempatkan secara proporsional. Sebab, penyampaian perkembangan penyelidikan maupun penyidikan kepada masyarakat penting, tetapi jangan sampai menimbulkan kesimpulan seolah-olah identitas atau kelompok pelaku sudah diketahui ketika proses pembuktian terhadap orang tertentu belum selesai.

“Kalau polisi mengatakan bahwa proses penyelidikan mengarah kepada kelompok tertentu, maka masyarakat tentu bertanya siapa pelakunya. Apa bukti yang menghubungkan pelaku dengan pembunuhan Ali Daud. Kalau belum ada tersangka, berarti proses pengungkapan masih berjalan dan kita harus menghormati asas praduga tak bersalah,”jelasnya.

Ia menambahkan, penyelidikan tidak harus dipercaya secara membabi buta, tetapi juga tidak boleh dicurigai tanpa dasar.

"Yang diperlukan adalah transparansi mengenai proses dan pembuktian yang objektif. Jangan sampai konflik baru muncul karena kesimpulan yang belum beruji.

Dalam konteks konflik antara masyarakat Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, kami meminta kepolisian lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke publik.

Jangan sampai penanganan perkara ini berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kita tidak ingin kasus pembunuhan Ali Daud yang seharusnya menjadi perkara pidana, berkembang menjadi persoalan sosial dengan skala besar karena ada stigma terhadap kelompok masyarakat tertentu. Olehnya itu, polisi harus hati-hati,”saran Zulfikran.

Zulfikran bilang, aksi protes warga Banemo terhadap penangkapan lima warga dalam perkara konflik Sibenpopo juga harus dilihat dalam konteks ketidakpuasan masyarakat terhadap belum terungkapnya kasus pembunuhan Ali Daud.

Disini, pihak LBH Ansor tidak membenarkan tindakan melawan hukum dalam bentuk apa pun. Namun, keresahan masyarakat harus dijawab dengan proses hukum yang transparan.

Baca Halaman Selanjutnya..