Soroti Lemahnya Disiplin ASN, Wagub Sarbin Minta Birokrasi Berbenah

IMG 20261118 WA0057
Wagub Sarbin Sehe saat membuka Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik PNS.

Sofifi, malutpost.com - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, secara tegas mengkritik masih rendahnya implementasi nyata kedisiplinan dan kode etik di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah.

Wagub menegaskan disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh hanya menjadi formalitas atau sebatas pemahaman terhadap aturan di atas kertas.

Menurut Sarbin, disiplin harus diwujudkan melalui perilaku, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Sarbin saat membuka Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang berlangsung di Emerald Hotel, Ternate, Rabu (18/11/2026).

Lanjut Wagub Sarbin, berbagai sosialisasi yang telah dilaksanakan harus mampu menghasilkan perubahan nyata dalam karakter dan budaya kerja ASN, bukan sekadar memenuhi agenda kegiatan.

Ia mengingatkan, reformasi birokrasi yang berlangsung sejak era reformasi memiliki tujuan mendasar, yakni membangun aparatur negara yang disiplin, beretika, profesional, dan memiliki integritas.

"Hari ini kita masih bicara sosialisasi disiplin sebagai ASN. Sejarah panjang untuk mengubah birokrasi dan penyelenggaraan negara pascareformasi. Satu poin penting reformasi adalah mengubah karakter, disiplin, dan etika ASN," tegas Sarbin.

Menurutnya, persoalan kedisiplinan tidak cukup diselesaikan dengan penindakan setelah terjadi pelanggaran. Jauh lebih penting adalah membangun kesadaran, melakukan pencegahan, serta menghadirkan keteladanan dari setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sarbin menekankan bahwa disiplin ASN harus tercermin dalam tindakan sehari-hari, mulai dari kepatuhan terhadap jam kerja, kehadiran di kantor, pelaksanaan tugas, hingga ketaatan terhadap kode etik sebagai aparatur negara.

Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi merupakan roh penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ASN sebagai penggerak birokrasi harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat.

Kegiatan yang diikuti 140 peserta dari unsur sekretaris OPD dan pengelola kepegawaian tersebut menghadirkan Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Ojak Murdani, serta Auditor Manajemen ASN Ahli Madya, Agustina D. Dolonesda, sebagai narasumber. Sementara moderator kegiatan adalah Susan Damopoli, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda.

Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman terhadap regulasi disiplin dan kode etik PNS, sekaligus mendorong pencegahan pelanggaran serta peningkatan kualitas manajemen ASN di lingkungan Pemprov Malut.

Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Malut berharap seluruh OPD tidak hanya memahami aturan kepegawaian, tetapi juga memiliki komitmen yang sama dalam menerapkannya secara konsisten. (nar) 

Komentar

Loading...