Sherly Soroti Ketimpangan Ekonomi dan APBD, DBH Tambang Jadi Sorotan

IMG 20261118 WA0037
Gubernur Sherly Tjoanda.

Sofifi, malutpost.com – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, menyoroti ketimpangan antara pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai pembangunan.

Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara telah mencapai 34 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menembus Rp133 triliun, capaian tersebut dinilai belum sebanding dengan peningkatan penerimaan daerah.

Untuk itu, Sherly mendorong keterlibatan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) untuk membantu memperjuangkan optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan agar pertumbuhan ekonomi turut memberikan dampak nyata terhadap kapasitas fiskal daerah.

"Bagaimana PERHAPI membantu kami mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini agar berbanding lurus dengan pertumbuhan APBD Maluku Utara melalui dana bagi hasil," ujar Sherly, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, penguatan penerimaan daerah melalui DBH menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, Maluku Utara masih menghadapi persoalan serius dalam pembangunan infrastruktur, terutama konektivitas antarwilayah.

Ia mengungkapkan, dari total sekitar 1.100 kilometer jalan provinsi, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 600 kilometer jalan yang rusak atau belum memadai dan membutuhkan penanganan.

Sherly menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara bekerja di sektor pertanian dan 20 persen lainnya menggantungkan hidup pada sektor perikanan.

"Kalau wilayah sudah terkoneksi, petani dan nelayan bisa mengirim produknya dengan mudah. Biaya logistik turun, margin keuntungan mereka lebih banyak, dan pada akhirnya Nilai Tukar Petani serta Nelayan akan jauh lebih tinggi," jelasnya.

Selain memperkuat infrastruktur, Sherly juga meminta agar dampak ekonomi industri pertambangan tidak hanya terpusat pada sektor ekstraktif. Industri tambang harus mampu menciptakan efek berganda bagi pengembangan sektor ekonomi lainnya.

Komoditas unggulan Maluku Utara seperti kelapa, cengkeh, pala hingga hasil perikanan, menurutnya, harus mendapat dukungan infrastruktur dan investasi agar mampu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

Ia mengingatkan, besarnya aktivitas pertambangan di Maluku Utara harus meninggalkan warisan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi maupun statistik produksi.

"Kalau ditanya nanti 10 tahun lagi, apa yang dihasilkan dari hilirisasi tambang di Maluku Utara? Yang dihasilkan adalah eksplorasi ini menghasilkan pajak. Pajak itu namanya dana bagi hasil, dan dana bagi hasil itu dipakai untuk membangun jalan dan jembatan," pungkas Sherly. (nar) 

Komentar

Loading...