Forum Evaluatif Konstitusional

Menyaksikan ritual yang membosankan itu, saya kemudian berpikir, MPR bisa saja menjadi forum evaluatif konstitusional. Jika biasanya bersifat monolog – presiden berpidato, MPR sekedar mendengarkan – kita ubah menjadi lima tahapan yaitu;

(i) Presiden melaporkan kinerja setiap tahun (constitutional report) - pada bagian ini Presiden tidak sekedar pidato politik, lebih berbentuk laporan yang berisi capaian pemerintahan; sejauh mana pelaksanaan hukum mulai dari konstitusi hingga berbagai norma turunanya;

Sejauh mana capaian pembangunan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik namun pula pembangunan sektor selain seperti sumber daya manusia; APBN digunakan untuk apa?

Apakah sesuai dengan amanah konstitusi?; apakah perlindungan HAM, penegakan hukum terhadap pelanggar HAM sudah dituntaskan?; bagaimana wajah penegakan hukum; indeks pemberantasan korupsi; apakah pemerataan pembangunan sudah dilakukan?

Bagaimana dengan daerah kepulauan? Daerah penghasil, apakah sudah adil distribusi nilai fiskalnya? Bagaimana hubungan pusat dan daerah? tidak sebatas otonomi kewenangan, juga otonomi fiskal; hingga realisasi visi misi pemerintah dalam janji politik saat kampanye.

(ii) MPR bertanya (constitutional question hour) – pada sesi ini, setelah Presiden “pidato”, MPR tidak sebatas mendengar kemudian selesai. Harus ada kesempatan MPR menjalankan fungsi constitutional interlocutor dengan mengajukan pertanyaan, yang tentu tidak sebatas debat politik, tetapi berbasis data, laporan lembaga negara, hasil audit, indikator pembangunan yang objektif, dokumen hukum seperti putusan pengadilan, hingga aspirasi publik.

(iii) Presiden menjawab (presidential response) – agar forum konstitusional tidak menjadi forum yang terkesan menghakimi presiden tanpa proses yang berimbang, maka proses tidak hanya diberikan kesempatan menyampaikan laporan kinerja di awal, setelah constitutional question hour oleh MPR, Presiden juga harus diberikan kesempatan merespon semua respon dari MPR.

Baca Halaman Selanjuntya..