Oleh: Taufik Buabes
(Ketua Umum HMI Cabang Sanana)

Tahun 2026, Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Delapan dekade bukanlah perjalanan yang singkat bagi sebuah bangsa. Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak sekadar menandai berakhirnya penjajahan dan lahirnya sebuah negara merdeka, tetapi juga menjadi titik awal bagi perjuangan panjang untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.

Para pendiri bangsa telah meletakkan tujuan negara secara terang dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, setiap peringatan kemerdekaan semestinya tidak berhenti pada upacara, parade, perlombaan, dan seremoni belaka. Kemerdekaan harus menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya secara jujur: sudah sejauh mana negara menghadirkan janji konstitusi itu dalam kehidupan rakyat?

​Indonesia memang telah terbebas dari kolonialisme dalam bentuk klasik. Tidak ada lagi pemerintahan asing yang secara langsung menguasai wilayah Indonesia. Namun, makna penjajahan pada abad ke-21 telah bergeser.

Penjajahan dapat hadir dalam bentuk ketergantungan ekonomi, ketimpangan penguasaan sumber daya, dominasi modal, ketergantungan teknologi, hingga penguasaan informasi.

Oleh karena itu, kemerdekaan harus dipahami secara lebih luas sebagai kemampuan bangsa untuk menentukan arah masa depannya sendiri. Negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, tetapi rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan, tentu menghadapi persoalan kedaulatan.

Begitu pula negara yang memiliki sumber daya manusia besar, tetapi masih bergantung pada teknologi, pangan, energi, dan produk strategis dari luar. Kemerdekaan politik harus berjalan beriringan dengan kemandirian ekonomi, pangan, energi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan.

Baca Halaman Selanjutnya..