Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki modal tersebut membangun strategi lain agar tetap diperhitungkan. Salah satu strategi yang muncul adalah menampilkan diri sebagai kelompok yang paling membutuhkan ketika proses pendataan berlangsung.

Dalam situasi seperti itu, kemiskinan mengalami perubahan definisi. Ia bukan semata-mata keadaan yang ingin segera ditinggalkan, melainkan menjadi sumber daya administratif yang perlu dipertahankan agar tetap memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Dengan kata lain, masyarakat tidak sedang beradaptasi terhadap kemiskinan itu sendiri, melainkan terhadap sistem distribusi bantuan yang menjadikan kemiskinan sebagai syarat utama memperoleh akses terhadap bantuan.

Di sinilah hipokrisi diproduksi oleh negara. Bukan karena masyarakat buruk secara moral, melainkan karena struktur kebijakan menciptakan insentif yang mendorong orang menyembunyikan sebagian kapasitas ekonominya dan lebih menampilkan identitas sebagai kelompok rentan.

Dalam jangka panjang, keadaan ini berpotensi melahirkan budaya ketergantungan administratif, ketika pengakuan sebagai “orang miskin” justru lebih menguntungkan dibanding pengakuan sebagai warga yang sedang berusaha mandiri.

Temuan ini menunjukkan bahwa data sensus tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melahirkannya. Jawaban masyarakat bukan sekadar menggambarkan kondisi ekonomi, tetapi juga mencerminkan pengalaman mereka menghadapi mekanisme distribusi sumber daya yang dibentuk oleh negara.

Karena itu, angka-angka statistik perlu dibaca secara kritis. Data tetap penting sebagai dasar penyusunan kebijakan, tetapi pemahaman terhadap arena sosial tempat data itu dihasilkan sama pentingnya agar kebijakan yang lahir tidak hanya akurat secara administratif, melainkan juga peka terhadap realitas yang dihadapi masyarakat.

Baca Halaman Selanjutnya..