Selama bertahun-tahun, program bantuan sosial menjadikan kategori seperti miskin, tidak mampu, atau kelompok rentan sebagai dasar utama penentuan penerima manfaat.

Akibatnya, kategori tersebut tidak lagi dipahami sekadar sebagai penanda kondisi ekonomi, tetapi juga sebagai pintu masuk memperoleh akses terhadap sumber daya negara.

Dalam sejumlah percakapan, warga juga menyampaikan bahwa bantuan sering kali lebih hanya diperoleh oleh mereka yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan aparat desa.

Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh pengakuan tersebut, persepsi itu telah membentuk cara masyarakat memandang mekanisme distribusi bantuan.

Banyak warga meyakini bahwa kebutuhan ekonomi saja belum tentu cukup untuk memperoleh bantuan apabila tidak disertai kedekatan dengan pihak yang memiliki kewenangan.

Melalui perspektif Pierre Bourdieu, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai dinamika dalam arena sosial. Arena distribusi bantuan merupakan ruang tempat negara, dan warga negara saling berinteraksi dalam posisi yang tidak setara.

Negara menentukan kategori penerima bantuan, pemerintah desa menjalankan proses administratif, sedangkan masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan aturan agar tetap memiliki peluang mengakses sumber daya.

Di dalam arena itu, tidak semua orang memiliki posisi yang sama. Mereka yang mempunyai modal sosial berupa hubungan kekerabatan, kedekatan dengan aparat desa, atau jaringan yang lebih luas sering kali memiliki peluang lebih besar memperoleh akses terhadap program pemerintah.

Baca Halaman Selanjutnya..