Halbar, malutpost.com -- Belasan rumah warga korban banjir pada Januari 2026 lalu di Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, hingga kini belum mendapatkan penanganan.

Kepala Desa Gamlamo, Sofyan Umar, menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Husni Bopeng. Ia mengungkapkan, dari total 25 rumah yang mengalami kerusakan akibat banjir itu sebanyak 16 rumah disebut masih dalam kondisi rusak parah.

Persoalan tersebut mencuat dalam agenda reses Husni Bopeng, di wilayah Kecamatan Ibu, Senin (28/9/2026). Sofyan mengatakan, berdasarkan data pemerintah desa, terdapat 25 rumah warga yang rusak akibat banjir bandang.

Namun, hingga kini baru sembilan rumah yang mendapatkan penanganan, sementara 16 rumah lainnya belum tersentuh bantuan perbaikan.

“Rumah yang rusak dalam data pemerintah desa itu ada 25 rumah. Ada sembilan sudah tertangani, jadi tinggal 16 rumah yang belum tertangani, rumah yang rusak parah,” ungkap Sofyan.

Menurutnya, penanganan terhadap sembilan rumah tersebut berasal dari beberapa sumber. Sebanyak lima unit ditangani melalui Iren Center, sementara dua unit lainnya sedang dalam proses pengerjaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebelumnya juga menjanjikan pembangunan dua unit rumah. Namun, hingga saat ini janji tersebut belum direalisasikan.

“Pemerintah kabupaten janji bangun dua unit, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi sama sekali,” ujar Kades dan juga warga setempat.

Sofyan berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Maluku Utara, khususnya agar pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu warga yang rumahnya rusak berat.

“Olehnya itu kami sangat berharap Ibu Dewan bisa menyampaikan suara kami, keluh kesah kami ke pemerintah provinsi agar supaya di 2027 mohon untuk keberpihakan APBD itu berpihak kepada masyarakat atau warga korban banjir di Desa Gamlamo ini,” keluhnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Husni Bopeng memastikan persoalan 16 rumah korban banjir yang belum tertangani menjadi salah satu catatan penting dalam agenda resesnya.

Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk mendorong adanya langkah konkret terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan bisa dimasukkan ke dalam program RTLH.

“Saya akan koordinasi dengan Kepala Dinas Perkim untuk diproses ini karena ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi juga,” tegas Husni.

Husni menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak akan berhenti sebatas penyampaian. Setiap persoalan akan dicatat dan disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan dalam penyusunan program pembangunan.

“Aspirasi Bapak/Ibu tidak akan hilang begitu saja. Yang sudah masuk dicatat, disampaikan, dan diupayakan masuk dalam rencana sesuai kemampuan anggaran dan kesesuaian dengan program Gubernur Sherly Tjoanda,” ujarnya.

Ia berharap persoalan rumah warga yang rusak akibat bencana dapat menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran 2027, sehingga masyarakat korban banjir tidak terus menunggu tanpa kepastian penanganan. (nar)