Di sisi lain, mereka harus bersaing dengan kapal-kapal bermotor besar dan armada modern yang sering kali mengeruk hasil laut tanpa memberikan dampak langsung bagi pembangunan desa-desa pesisir setempat.

Tantangan utama yang dihadapi Halmahera Selatan sebagai lumbung ikan terletak pada infrastruktur pascapanen. Ketersediaan fasilitas pendingin (cold storage), pabrik es, dan akses energi listrik yang stabil masih menjadi kendala klasik di kawasan kepulauan.

Akibatnya, ketika musim panen raya tiba, harga ikan di tingkat nelayan sering kali anjlok drastis karena ikan cepat membusuk dan nelayan tidak memiliki daya tawar (bargaining power) untuk menyimpan hasil tangkapannya.

Rantai distribusi yang panjang dan dominasi tengkulak semakin mempersempit margin keuntungan yang diterima oleh para nelayan yang telah bertaruh nyawa di laut lepas.

Selain masalah infrastruktur, aspek konektivitas logistik juga menjadi benteng besar. Sebagai wilayah kepulauan, ketergantungan pada transportasi laut untuk mendistribusikan ikan ke pusat-pusat industri atau pasar ekspor membutuhkan biaya angkut yang tinggi.

Tanpa adanya intervensi kebijakan yang berfokus pada penguatan rantai pasok dingin (cold chain system) yang terintegrasi dari desa-desa pesisir Bacan hingga Obi, status lumbung ikan akan selalu terancam hanya menjadi penyedia bahan mentah murah bagi pihak luar, sementara nilai tambah produknya dinikmati oleh kawasan lain.

Jika kita membuka lembaran sejarah kebelakang, hubungan antara masyarakat pesisir Halmahera Selatan dan lautnya senantiasa dilandasi oleh prinsip keseimbangan.

Masyarakat lokal masa lalu mengenal berbagai kearifan lokal dalam menjaga perairan, seperti sistem aturan penangkapan dan penghormatan terhadap wilayah laut tertentu.

Baca Halaman Selanjutnya..