Oleh: Fikram Guraci
(Anggota KPR Halteng)

“Semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan”. (Abraham Lincoln)

Kita mungkin sudah tidak perlu lagi bicara apa itu demokrasi, mendefinisikannya seperti apa, dan bagaimana penerapannya. Semenjak bangsa ini berdiri, persoalan demokrasi dan kebebasan berpendapat terus dibahas dan nyaris tidak mendapatkan tempat dalam praktiknya.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Rabu, 22 Juli 2026

Lantas pertanyaan pun muncul, apakah pemimpin dan elit politik kita hari ini tidak paham bagaimana demokrasi dan kebebasan itu diterapkan? Sehingga dari setiap kepemimpinan seolah-olah kita berputar-putar pada persoalan yang persis sama; Demokrasi.

Tentu ini bukan lagi persoalan yang baru di telinga masyarakat. Namun, hal ini sudah menjadi perbincangan sehari-hari di setiap periode kepemimpinan, dan sering muncul di balik meja pemerintah, ruang publik ataupun ruang-ruang kuliah mahasiswa.

Sayangnya dalam konteks kenegaraan, pemerintah Indonesia secara terang-terangan menunjukkan sikap anti terhadap suara yang sengaja menuntut perbaikan dari kebijakan mereka. Yang artinya melenceng dari hak-hak demokrasi.

Misalnya pemimpin kita hari ini, presiden Prabowo Subianto, atau selalu disebut sebagai pemimpin omon-omon bahkan sering kali menjadi simbol candaan di platform media sosial seperti Facebook, Tik Tok maupun Instagram.

Sebab ketika banyak orang menilai kebijakannya melahirkan problem sosial dan berimplikasi pada hilangnya kepentingan masyarakat. Prabowo justru menganggapnya seolah-olah itu hanya narasi dari orang-orang yang iri dan tidak suka ketika ia memimpin.

Dan dia sering mengolok-olok hingga mencibir dengan kata “Nye-Nye-Nye” atau “Emang gua pikirin”, sampai menuding antek-antek asing. Sikap ini pada esensinya makin mengikis kepercayaan publik terhadap presiden sebagai orang nomor satu—ya, walau buzzer-buzzernya selalu memuji.

Baca Halaman Selanjutnya..