Pola yang berulang ini memperlihatkan masalah yang lebih mendasar dari sekadar keterbatasan anggaran. Kunjungan pejabat, janji pembangunan, dan pengajuan proposal ke pemerintah pusat kerap muncul di media, tetapi realisasinya nyaris selalu berjalan lambat dan terfragmentasi antarinstansi.

Koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, Kementerian Pekerjaan Umum, dan DPR RI perlu diperkuat agar proyek-proyek di Loloda Utara tidak lagi bergantung pada tekanan politik sesaat, melainkan berjalan sebagai bagian dari rencana pembangunan yang konsisten dan terukur.

Ke depan, ada beberapa langkah yang mendesak dilakukan: mempercepat penganggaran empat titik jembatan yang selama ini terabaikan, menjadikan standar mitigasi bencana sebagai bagian wajib dari setiap proyek jalan baru, mempercepat pemerataan akses telekomunikasi, serta memastikan pembangunan pelabuhan penyeberangan benar-benar terealisasi sesuai jadwal.

Yang tak kalah penting, pemerintah perlu membuka laporan progres proyek secara transparan kepada publik, sehingga warga Loloda Utara tidak hanya mendengar janji, tetapi juga bisa memantau sejauh mana janji itu ditepati.

Maluku Utara boleh saja mencatatkan rekor pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional. Tetapi selama rakyat Loloda Utara masih menderita karena jalan dan jembatan yang tak kunjung tuntas, klaim kemajuan itu baru separuh benar.

Pembangunan yang adil bukan diukur dari angka PDRB di ruang rapat, melainkan dari seberapa jauh jalan beraspal dan jembatan kokoh itu benar-benar menjangkau desa yang paling terpencil sekalipun.(*)