Usulan ini justru menegaskan betapa selama ini warga Loloda sangat bergantung pada jalur laut yang mahal dan terbatas, sebagai konsekuensi langsung dari absennya jalan darat yang layak.

Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal yang nyata. Dana transfer pusat ke Maluku Utara dipangkas lebih dari Rp3,5 triliun secara kolektif untuk provinsi dan kabupaten/kota pada 2026.

Bencana banjir dan gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang melanda beberapa wilayah turut menyedot anggaran hingga puluhan miliar rupiah untuk rehabilitasi rumah warga.

Infrastruktur jalan dan jembatan pun harus bersaing dengan kebutuhan mendesak lainnya, dan daerah terpencil seperti Loloda Utara sering kali kalah prioritas dibanding proyek yang lebih terlihat.

Pemerintah provinsi juga mengusulkan subsidi angkutan barang bagi petani serta bantuan bus sekolah untuk menjangkau desa-desa terpencil. Kebijakan semacam ini penting, tetapi sifatnya masih menambal gejala, bukan menyembuhkan akar masalah.

Selama jalan utama dan jembatan penghubung belum tuntas, subsidi transportasi hanya meringankan sedikit beban tanpa benar-benar membuka akses jangka panjang yang dibutuhkan warga.

Di sinilah paradoksnya menjadi jelas: hilirisasi nikel mendongkrak angka pertumbuhan di kawasan industri seperti Halmahera Tengah, tetapi tanpa jalan dan jembatan yang layak, biaya logistik di wilayah seperti Loloda Utara tetap tinggi dan hasil bumi warga tidak pernah benar-benar terhubung dengan pasar yang lebih besar.

Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan di tingkat provinsi berhenti jadi statistik belaka bagi mereka yang setiap hari harus menembus jalan tanah dan menyeberang tanpa jembatan hanya untuk menjual hasil kebun atau membawa anak ke sekolah.

Baca Halaman Selanjutnya..