Contoh lain adalah Jembatan Kalibutu di Kecamatan *Loloda, Halmahera Barat, yang menelan biaya Rp17 miliar. Prosesnya berjalan sejak awal 2024 dan baru mendapat dorongan serius setelah desakan berulang dari anggota *DPR RI dan kunjungan langsung ke lokasi.

Ketika satu jembatan saja membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tekanan politik agar benar-benar dikerjakan, sulit membayangkan seberapa lama warga Loloda Utara harus menunggu seluruh ruas jalan mereka selesai dibangun — target pemerintah provinsi sendiri baru mematok penyelesaian pada 2028.

Ketertinggalan infrastruktur ini terasa paling menyakitkan ketika bencana datang. Awal tahun ini, banjir menerjang sejumlah desa di Loloda Utara.

Tim penyelamat kesulitan menembus lokasi karena akses jalan tertutup lumpur dan longsoran, sementara jalur laut yang menjadi alternatif juga tak selalu aman akibat cuaca.

Bencana yang semestinya bisa direspons cepat justru berubah menjadi krisis berkepanjangan, semata-mata karena infrastruktur dasar yang seharusnya sudah lama tersedia belum juga hadir.

Isolasi Loloda Utara bukan cuma soal jalan raya. Menara BTS 4G di kawasan ini baru mulai dibangun belakangan, jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Maluku Utara yang sudah lebih dulu menikmati jaringan internet stabil.

Padahal akses digital kini menjadi prasyarat banyak layanan publik pembelajaran daring bagi anak sekolah, konsultasi kesehatan jarak jauh, hingga informasi peringatan dini bencana. Tanpa sinyal yang memadai, warga Loloda Utara praktis terputus dari sistem informasi yang seharusnya melindungi mereka.

Transportasi laut pun tak kalah pelik. Pemerintah provinsi mengusulkan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru di beberapa pulau, termasuk Loloda, sekaligus meminta penambahan frekuensi kapal Tol Laut dari satu kali menjadi dua kali dalam sebulan untuk menekan biaya logistik.

Baca Halaman Selanjutnya..