Jakarta, malutpost.com -- Akademisi dan praktisi hukum, Dr. Hendra Karianga, kembali menorehkan kontribusi dalam dunia literasi dan pengembangan ilmu hukum dengan meluncurkan buku kedelapannya berjudul Hukum Keuangan Negara dalam Perspektif Negara Demokrasi.

Buku yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada tersebut kini telah tersedia di berbagai toko buku dan dapat diakses oleh kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin memahami hubungan antara keuangan negara dan demokrasi.

Melalui buku setebal lebih dari 300 halaman itu, Hendra mengajak publik melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen anggaran atau kumpulan angka yang disusun pemerintah setiap tahun.

Menurutnya, di balik setiap kebijakan anggaran terdapat keputusan politik, arah pembangunan, serta wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.

Buku yang menjadi karya kedelapan Hendra tersebut mengupas hubungan erat antara keuangan negara, tata kelola pemerintahan, dan kualitas demokrasi.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan rakyat karena sebagian besar penerimaan negara bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Menurut Hendra, APBN maupun APBD pada hakikatnya adalah uang rakyat. Sebab, sebagian besar penerimaan negara berasal dari sektor pajak yang dibayarkan masyarakat.

Baca Halaman Selanjutnya..