Menurut Hendra, seluruh kajian dalam bukunya memiliki relevansi kuat dengan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, termasuk munculnya isu defisit anggaran dan keterlambatan pembayaran hak-hak aparatur.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan yang transparan, serta penetapan prioritas belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Berbicara tentang demokrasi berarti berbicara tentang kedaulatan rakyat. APBN dan APBD merupakan manifestasi kehadiran negara yang berdaulat di hadapan rakyat. Karena itu, rakyat harus menjadi pusat dalam setiap proses perencanaan dan pengelolaan anggaran,” pungkasnya.

Pada akhirnya, pesan utama buku ini cukup jelas: APBN dan APBD bukan sekadar daftar angka dalam dokumen resmi pemerintah, melainkan cerminan arah kebijakan negara, kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus ukuran nyata keberpihakan negara terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi. (*)