Dalam bagian ini, Hendra menjelaskan bahwa pengelolaan APBN dan APBD merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang disalurkan melalui lembaga perwakilan. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus memperoleh legitimasi melalui mekanisme demokratis.

Selanjutnya, buku tersebut mengupas sistem pengelolaan APBN dan APBD, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Hendra menekankan pentingnya keselarasan antara kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan agar anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kajian berikutnya membahas pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara. Hendra menjelaskan peran DPR, DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mekanisme pengawasan internal pemerintah dalam menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

Persoalan korupsi dan kerugian negara juga mendapat perhatian khusus. Menurut Hendra, berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya merugikan keuangan publik, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Dalam buku tersebut, Hendra juga mengulas hubungan antara otonomi daerah dan tata kelola keuangan daerah. Ia menilai desentralisasi fiskal harus diiringi dengan kemampuan perencanaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas agar pemerintah daerah mampu mengelola APBD secara efektif.

Pada bagian akhir, buku ini membahas berbagai isu kontemporer dalam pengelolaan keuangan negara, seperti digitalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi keuangan publik, perspektif hak asasi manusia dalam penganggaran, serta tantangan globalisasi terhadap kebijakan fiskal negara.

Baca Halaman Selanjutnya..