MBG: Investasi Sosial atau Beban Fiskal yang Dipoles Indah?

Pemerintah dapat menyebut MBG sebagai investasi sosial. Itu sah, tetapi investasi harus punya ukuran hasil. Jika MBG mampu menurunkan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, memperbaiki kesehatan anak, dan membantu keluarga miskin, maka argumen investasi sosial menjadi kuat.

Namun, jika indikatornya hanya jumlah porsi makanan yang diumumkan, maka istilah investasi sosial terasa terlalu indah.

OECD memperkirakan defisit anggaran Indonesia meningkat dari 2,3% PDB pada tahun 2024 menjadi sekitar 2,9% PDB pada tahun 2025–2027 , salah satunya karena perluasan program makan gratis dan stimulus fiskal lainnya.

Artinya, MBG tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga membawa tekanan fiskal yang nyata.

Akuntansi Sektor Publik Tidak Boleh Menjadi Tukang Catat Belanja Negara

Akuntansi sektor publik tidak boleh hanya mencatat uang keluar. Tugasnya lebih besar, menguji apakah belanja negara masuk akal, transparan, dan bermanfaat.

Dalam MBG, laporan keuangan tidak boleh berhenti pada angka realisasi, jumlah dapur, atau jumlah penerima. Laporan harus menjawab hubungan antara anggaran, keluaran, hasil, dan dampak.

Jika yang dilaporkan hanya berapa makanan beredar, itu keluaran baru. Belum hasilnya. Sektor akuntansi publik harus berani bertanya, apakah uang Rp51,5 triliun itu benar-benar memperbaiki kualitas gizi? Atau hanya menghasilkan administrasi belanja yang terlihat rapi?

Baca Halaman Selanjutnya..