Di dalamnya kritik fiskal perlu masuk. Jika Rp51,5 triliun sudah terserap dalam satu tahun, masyarakat mungkin bertanya, apakah nilai sebesar itu menghasilkan manfaat yang sebanding.

Apakah biaya per porsi wajar dan pendistribusiannya tepat? Jangan sampai rakyat hanya melihat kotak makanan, tetapi tidak pernah melihat nota belanjanya.

Kesejahteraan Tidak Boleh Dijadikan Alasan untuk Mengabaikan Disiplin Anggaran

Kesejahteraan memang tugas negara. Namun, kesejahteraan tidak boleh dijadikan alasan untuk melonggarkan disiplin anggaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Prinsip ini harus menjadi dasar pengujian MBG, bukan sekadar hiasan normatif. Jika program sosial tidak efisien, maka yang terjadi bukan kesejahteraan, melainkan pemborosan atas nama rakyat.

Ini yang berbahaya. Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak anak-anak makan bergizi. Kritik justru diperlukan agar program itu tidak menjadi lubang besar dalam APBN.

Baca Halaman Selanjutnya..