Bagi FPIK Unkhair, forum 11 Mei 2026 tersebut juga menjadi momentum untuk mengambil posisi aktif; bukan hanya mengikuti arus kurikulum nasional, tetapi menawarkan pengalaman daerah kepulauan sebagai bahan penyusunan kurikulum nasional.

Kurikulum perikanan-kelautan Indonesia tidak boleh hanya lahir dari perspektif daratan utama tetapi harus menyerap realitas pulau-pulau kecil, konektivitas antarpulau, nelayan tradisional, perubahan iklim, tekanan industri ekstraktif, dan keadilan ekologis di wilayah seperti Maluku Utara.

Namun penyamaan persepsi kurikulum tidak boleh berubah menjadi penyeragaman yang menghilangkan kekhasan wilayah.

Kurikulum nasional perikanan dan kelautan perlu memiliki inti kompetensi bersama ekologi perairan, teknologi penangkapan, budidaya berkelanjutan, pengolahan hasil, data spasial, tata kelola pesisir, keselamatan kerja laut, kewirausahaan biru, dan etika keberlanjutan.

Akan tetapi, setiap perguruan tinggi tetap harus diberi ruang untuk mengembangkan keunggulan lokal. Dalam konteks Unkhair, keunggulan itu adalah kepulauan tropis, pulau-pulau kecil, masyarakat pesisir, sumber daya perikanan Maluku Utara, perubahan iklim, tata kelola ruang laut, dan tekanan industri ekstraktif terhadap ekosistem pesisir.

Dengan demikian, empat program studi FPIK Unkhair tidak sepatutnya dipandang sebagai beban kelembagaan, melainkan sebagai simpul strategis pembangunan maritim daerah.

Jika isu penutupan prodi menguat di tingkat nasional, maka jawaban FPIK Unkhair bukanlah defensif, melainkan transformatif, memperlihatkan relevansi lulusan, memperkuat bukti mutu, memperbarui kurikulum berbasis OBE dan kebutuhan wilayah kepulauan.

Baca Halaman Selanjutnya..