Selama jabatan masih dianggap milik pribadi, bukan amanah publik, maka merit system akan terus menjadi slogan (pepesan) kosong dan birokrasi akan tetap sibuk dengan rutinitas tanpa arah pembaruan.

Dalam birokrasi, jabatan semestinya menjadi ruang pengabdian dan wahana pembelajaran (edukasi), bukan tempat untuk berdiam diri terlalu lama.

Namun di Maluku Utara, sejumlah jabatan pimpinan justru berubah menjadi “leher botol” yang menyumbat alur karier dan inovasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Para pejabat bertahan bertahun-tahun di posisi yang sama tanpa gebrakan baru, nyaman di puncak, sementara ASN lain yang berkompeten dan berpotensi harus menunggu dalam antrean panjang yang tak kunjung bergerak naik.

Fenomena ini menciptakan krisis regenerasi dalam tubuh birokrasi daerah. Merit system yang seharusnya menjadi fondasi pengisian jabatan justru tereduksi menjadi formalitas administratif.

Proses promosi dan mutasi berjalan, tetapi tidak berorientasi pada kinerja atau potensi pegawai. Akibatnya, semangat profesionalisme ASN melemah, budaya inovasi mengering dan birokrasi daerah kehilangan daya dorong pembaruan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman.

Jabatan adalah Amanah Bukan Kepemilikan

“Menembus leher botol”, birokrasi Maluku Utara menuntut keberanian moral dan ketegasan kebijakan. Jabatan publik bukanlah hak milik pribadi, melainkan amanah yang harus terus dievaluasi.

Baca Halaman Selanjutnya..