Tersumbatnya Sistem Meritokrasi

Di balik stagnasi jabatan itu kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Maluku Utara, terdapat suatu fenomena yang terbilang langka. Persoalan klasik yang tersembunyi: lemahnya pelaksanaan merit system dalam manajemen ASN.

Banyak pejabat bertahan di posisi strategis bukan karena capaian kinerja, tetapi karena faktor relasi, kenyamanan, atau kebiasaan lama yang seyogyanya tidak lagi relevan.

Kondisi ini terbalik dengan hal ideal dalam merit system. Prinsip dasar merit system menuntut agar promosi dan rotasi jabatan dilakukan berdasarkan kinerja, kompetensi, dan potensi, bukan semata-mata lamanya menduduki satu jabatan.

Kondisi ini melahirkan efek berantai. ASN muda yang kreatif dan berdaya saing kehilangan motivasi karena peluang karier terasa tertutup. OPD pun terjebak dalam pola kerja rutinitas tanpa terobosan.

Lambat laun, birokrasi menjadi “dingin”: disiplin secara administratif di atas kertas yang di print out, namun miskin gagasan, usulan kegiatan, dan program berulang dengan hanya sedikit modifikasi bukan substantif.

Publik yang dilayani pun hanya sebagian kecil yang dijangkau, karena birokrasi sibuk menjaga “status quo” di dalamnya.

Untuk memecah kebuntuan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi evaluasi jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui uji kompetensi (assesment/open bidding) secara berkala dan objektif.

Baca Halaman Selanjutnya..