Sofifi, malutpost.com --Apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, atas percepatan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Nazlatan Ukhra Kasuba, ketika melakukan kunjungan kerja bersama Kakanwil Hukum dan HAM dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Gerindra Komisi I, pada Selasa (3/6/2025).

Nazlatan menyampaikan, rasa bangga dan apresiasi tinggi kepada Pemkab Pulau Morotai yang telah bergerak cepat dan tepat dalam mewujudkan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.

Penyampaian tersebut berdasarkan data pendaftaran KDMP di Kanwil Hukum per 3 Juni 2025, karena dari 88 desa di Morotai, sebanyak 35 desa (39,8%) telah resmi membentuk Koperasi Merah Putih (KDMP) dan 43 desa (48,9%) sedang dalam proses pembentukan. Artinya, 88,6% desa di Morotai telah menyambut agenda ekonomi kerakyatan dengan langkah nyata.

“Ini bukan angka basa-basi. Ini adalah bukti bahwa Morotai tidak hanya patuh secara administratif, tapi sungguh-sungguh menjawab tantangan Presiden Prabowo dengan kerja lapangan," tegas Nazlatan.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Malut itu bilang, capaian ini menjadikan Morotai sebagai kabupaten/kota dengan progres tercepat dalam pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Maluku Utara.

“Saat daerah lain masih dalam tahap koordinasi dan persiapan, Kabupaten Pulau Morotai telah melangkah jauh ke depan. Daerah lain masih rapat soal konsep, Morotai sudah jalan. Ini bukan hanya layak diapresiasi, tapi juga layak dijadikan tolak ukur nasional. Harusnya yang lain belajar dari Pemkab Pulau Morotai," kata Nazlatan.

Makanya, sambungnya, menilai keseriusan Pemkab Morotai dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025 patut menjadi rujukan. KDMP bukan sekadar organisasi formal, tetapi bagian dari strategi negara untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada masyarakat desa.

Ia juga mengajak kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara untuk menyusul progres Morotai, dengan menekankan percepatan KDMP bukanlah kompetisi politik, melainkan tanggung jawab kolektif dalam membangun keadilan ekonomi hingga ke desa-desa.

“Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai bagian dari barisan Gerindra yang setia terhadap agenda Presiden, tapi juga sebagai perwakilan rakyat yang berharap rakyat bisa mandiri. Tugas saya adalah mengawal, memastikan dan menagih pelaksanaan di lapangan. Bukan hanya di Morotai, tapi di seluruh Maluku Utara," tegasnya lagi.

Menutup pernyataannya, Nazlah menyebut bahwa Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir dari pusat saja, melainkan dari desa-desa yang berdaulat secara ekonomi.

“Hari ini, Morotai telah membuktikan dirinya sebagai ujung tombak perjuangan itu," pungkasnya. (one)