Tongkat komando kini ada di tangan Sherly. Baik buruknya wajah birokrasi Pemprov Maluku Utara tergantung kepemimpinan Sherly. Termasuk cara Sherly memposisikan Sarbin apakah sebagai patner strategis, atau sekadar pemain figuran.

Untuk itu, transformasi birokrasi yang merupakan salah satu janji politik Sherly-Sarbin harus dimulai dengan keputusan Gubernur Sherly melibatkan Sarbin dalam urusan-urusan strategis pemerintahan.

Tanpa dasar kerja sama yang baik antara gubernur dan wakil gubernur tidak akan terjadi transformasi birokrasi secara nyata di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Tantangan juga muncul di lain pihak. Kelompok pendukung Sherly-Sarbin kini mungkin saling bersaing mendapatkan akses kekuasaan.

Selain partai politik, ada kelompok relawan Sherly dan kelompok Sarbin yang saling menuntut “kue kemenangan”, termasuk juga di sini kelompok bisnis.

Hal yang normal secara politik tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu hubungan gubernur dan wakil gubernur serta menghambat penataan birokrasi.

Kita tahu bahwa tugas wakil gubernur seperti wakil kepala daerah lainnya, secara konstitusional adalah membantu gubernur. Secara umum tugas wakil gubernur.

Baca Halaman Selanjutnya..