Membaca Ulang Pasal 6, 7A, dan 8 dengan Kacamata Pembentuk UUD
Perihal Kursi Wakil Presiden

Tinggal satu soal yang paling sering diperdebatkan, yakni apakah cacat syarat pada saat pencalonan sama dengan “tidak lagi memenuhi syarat”.
Di sini kita harus jujur. Sepanjang penelusuran atas bagian pemberhentian dalam Buku IV, bagian Majelis dalam Buku III, dan bagian Mahkamah Konstitusi dalam Buku VI, tidak ditemukan pembahasan para perumus tentang makna kata “lagi”.
Original intent diam, sehingga soal ini hanya bisa dijawab dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Secara gramatikal, kata “lagi” mengandaikan syarat yang semula dianggap terpenuhi, lalu kemudian tidak terpenuhi selama masa jabatan.
Keadaan itu bisa lahir karena peristiwa baru, tetapi juga bisa lahir karena sebuah putusan pengadilan meniadakan dasar yang selama ini dianggap sah.
Secara sistematis, UUD hanya menyediakan dua jalan bagi pejabat yang telah dilantik untuk meninggalkan jabatannya di luar mangkat, yakni berhenti atas kehendak sendiri atau diberhentikan menurut Pasal 7A dan 7B. Tidak ada jalan ketiga bernama “gugur otomatis”.
Karena itu, menurut hemat penulis, apa pun bacaan kita atas kata “lagi”, tempat untuk mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi dalam kerangka Pasal 7B, dan bukan di linimasa atau melalui pernyataan sepihak lembaga mana pun.(*)
(Bersambung)


Komentar