Membaca Ulang Pasal 6, 7A, dan 8 dengan Kacamata Pembentuk UUD
Perihal Kursi Wakil Presiden

Penegasan yang sama datang dari Tim Ahli. Dalam Rapat PAH I ke-13, 24 April 2001, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam sistem presidensial “seharusnya kita tidak lagi menerima kemungkinan Presiden itu bisa diberhentikan di tengah jalan karena alasan politik semata-mata, karena itu adalah ciri sistem parlementer” (NK IV/1, hlm. 506).
Jakob Tobing, ketika memimpin Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR ke-5, 8 November 2001, merangkum logika itu dengan lebih lugas. Pasal 7, katanya, menyatakan masa jabatan Presiden itu fixed, sedangkan Pasal 7A adalah pengecualiannya yang “sangat ditegaskan sebagai extraordinary” (NK IV/1, hlm. 522).
Dalam rapat yang sama, Jakob Tobing menjelaskan mengapa Pasal 7B menyisipkan Mahkamah Konstitusi di antara DPR dan MPR. Menurutnya, “kalau DPR berpendapat Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat, itu tidak bisa DPR sendirian mengatakan itu sudah final, tidak memenuhi syarat.”
Pendapat DPR harus diperiksa Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengatur sendiri caranya agar keputusannya adil (NK IV/1, hlm. 522). Kalimat ini, menurut hemat penulis, menjawab langsung tesis “gugur otomatis” yang beredar di ruang publik.
Jika DPR, lembaga yang diberi hak mengusulkan pemberhentian, saja tidak boleh menyatakan “tidak memenuhi syarat” secara final sendirian, sulit membayangkan pembentuk UUD menghendaki status itu lahir begitu saja tanpa melewati pintu Pasal 7B.
Soal lain yang perlu didudukkan adalah sifat personal pemakzulan. Dalam Rapat PAH I ke-30, 17 September 2001, Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menegaskan bahwa pemakzulan berkaitan dengan tindakan, “bukan terhadap policy”, dan karena sifatnya personal, “bisa saja suatu kali impeachment itu dilakukan terhadap Presiden, bisa juga terhadap Wakil Presiden secara sendiri-sendiri”.
Ia pula yang meminta agar frasa “Presiden dan Wakil Presiden” diganti menjadi “Presiden dan/atau Wakil Presiden” supaya sifat personal itu tampak dalam teks (NK IV/1, hlm. 566–567). Dari sinilah frasa “dan/atau” dalam Pasal 3 ayat (3), 7A, dan 7B berasal.
Dengan demikian, Wakil Presiden dapat dimakzulkan sendirian, dan satu-satunya jalan untuk itu adalah usul DPR melalui Pasal 7B. Presiden tidak memiliki instrumen konstitusional untuk memberhentikan Wakil Presidennya, berbeda dengan menteri yang menurut Pasal 17 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Baca Halaman Selanjutnya..


Komentar