Membaca Ulang Pasal 6, 7A, dan 8 dengan Kacamata Pembentuk UUD
Perihal Kursi Wakil Presiden

Ada yang berpendapat jabatan itu semestinya gugur dengan sendirinya setelah putusan pengadilan, ada pula yang bersikukuh bahwa satu-satunya pintu adalah mekanisme berlapis Pasal 7B.
Bahkan sempat beredar narasi bahwa Presiden dapat memberhentikan Wakil Presidennya. Ketiga, soal pengisian kursi kosong. Apakah Wakil Presiden yang dipilih MPR atas usul Presiden memiliki legitimasi yang setara dengan yang dipilih langsung oleh rakyat, dan apakah calonnya harus berasal dari partai pengusung pasangan pemenang pemilu?
Tulisan ini tidak hendak menambah daftar tafsir itu. Ia mencoba mendudukkan kembali ketiga soalan tersebut pada tempatnya, yakni teks UUD NRI Tahun 1945 dan maksud para pembentuknya (original intent) sebagaimana terekam dalam risalah perubahan UUD 1999–2002.
Menurut hemat penulis, banyak perdebatan yang beredar justru lahir karena kita membaca pasal-pasal itu tanpa menengok suasana kebatinan ketika pasal-pasal itu dirumuskan.
Kembali ke Risalah
Mengapa harus kembali ke risalah? Pasal-pasal tentang Presiden dan Wakil Presiden yang kita perdebatkan hari ini bukan warisan BPUPK dan PPKI. Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 ayat (2) lahir dari tangan MPR pada masa perubahan 1999–2002, terutama pada Perubahan Ketiga tahun 2001.
Para perumusnya adalah anggota Panitia Ad Hoc III dan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, yang perdebatannya tercatat dalam Risalah Perubahan UUD 1945 terbitan Sekretariat Jenderal MPR, yang direvisi dan diterbitkan dalam tujuh belas jilid pada 2008 dan 2009.
Risalah itu kemudian disusun ulang secara tematik oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bersama Forum Konstitusi, perhimpunan para perumus itu sendiri, menjadi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999–2002 (Edisi Revisi, 2010).
Penerbitnya terang-terangan menyebut bahwa buku ini dimaksudkan terutama untuk mendukung tugas hakim konstitusi, karena di dalamnya dapat diketahui maksud dan tujuan para perumus (original intent) sebagai salah satu metode penafsiran konstitusi (Buku IV Jilid 2, hlm. vii–viii).
Baca Halaman Selanjutnya..


Komentar