Membaca Ulang Pasal 6, 7A, dan 8 dengan Kacamata Pembentuk UUD

Perihal Kursi Wakil Presiden

Hasannudin Hidayat

Lalu bagaimana menghubungkannya dengan Pasal 7A? Jimly Asshiddiqie dari Tim Ahli Hukum, dalam Rapat PAH I ke-13, 24 April 2001, menegaskan bahwa dalam sistem presidensial alasan memberhentikan Presiden “hanya dua, nomor satu kalau dia melakukan pelanggaran hukum, nomor dua kalau dia terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, syarat Presiden berarti harus dirumuskan” (NK IV/1, hlm. 506–507).

Kalimat terakhir itu penting, karena menunjukkan bahwa para perumus memahami alasan “tidak lagi memenuhi syarat” sebagai sesuatu yang bertumpu pada syarat yang dirumuskan secara normatif.

Persoalannya, syarat mana yang dimaksud? Di sini ada dua kemungkinan bacaan. Bacaan pertama membatasinya pada syarat inti yang dikunci di UUD, karena hanya lapis itulah yang ditetapkan sendiri oleh pembentuk UUD.

Bacaan kedua memasukkan pula syarat yang dirumuskan undang-undang, karena Pasal 6 ayat (2) sendiri yang memerintahkan pengaturannya dan menyebutnya sebagai “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Terus terang, risalah yang penulis telusuri tidak menjawab pertanyaan ini secara tegas. Yang terang dari risalah hanyalah dua hal. Syarat itu harus dirumuskan secara normatif, bukan ditafsirkan secara politik. Selain itu, yang menilai apakah syarat itu tidak lagi terpenuhi bukanlah DPR sendirian, sebagaimana akan terlihat pada uraian berikut.

Pintu yang Tak Bisa Dilompati

Pemakzulan adalah barang baru dalam UUD kita. Sebelum Perubahan Ketiga, pemberhentian Presiden hanya diatur Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 yang kemudian diubah dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, dengan pola DPR mengusulkan dan MPR menggelar Sidang Istimewa.

Naskah Komprehensif mencatat bahwa karena mekanismenya politik, alasan pemberhentiannya pun bersifat politik, dan hal itu “tidak sejalan dengan prinsip negara hukum”.

Itulah sebabnya MPR memandang perlu memindahkan soal ini ke dalam UUD, mengunci alasannya dalam Pasal 7A dan mekanismenya dalam Pasal 7B, sehingga seorang Presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena alasan politik semata (NK IV/1, hlm. 486–487).

Baca Halaman Selanjutnya..

Selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8

Komentar

Loading...