Membaca Ulang Pasal 6, 7A, dan 8 dengan Kacamata Pembentuk UUD
Perihal Kursi Wakil Presiden

Dalam tulisan ini, rujukan pada naskah tersebut ditulis singkat sebagai NK, diikuti nomor buku, jilid, dan halaman. NK IV/1, hlm. 317, misalnya, berarti Buku IV Jilid 1 halaman 317. Setiap kutipan yang dimuat dapat dilacak ke halaman itu, dan dari sana ke Risalah MPR yang dirujuk dalam catatan kakinya.
Ada tiga sikap yang penulis pegang sepanjang tulisan ini. Pertama, membedakan secara tegas antara apa yang dikatakan para perumus, apa yang akhirnya ditetapkan teks, dan apa yang merupakan penalaran penulis sendiri.
Kedua, mengakui secara jujur ketika risalah diam, sebab ada soal-soal yang sama sekali tidak pernah dibicarakan dan di situ original intent tidak bisa dipaksa berbicara.
Ketiga, original intent dibaca bersama teks pasal dan sistematika UUD secara keseluruhan, termasuk peraturan pelaksananya, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya (UU MD3) dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR (Tatib MPR).
Dua Lapis Syarat
Mari kita mulai dari Pasal 6. Sebelum perubahan, Pasal 6 ayat (1) hanya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Frasa inilah yang pertama kali digugat. Pada Rapat PAH III BP MPR ke-1, 7 Oktober 1999, Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP mengusulkan agar frasa itu dihapus karena membingungkan dan sulit dirumuskan dalam undang-undang, “sehingga tidak rasialis lagi” (NK IV/1, hlm. 117).
Perdebatan soal persyaratan Presiden kemudian berjalan panjang. Ia dimulai di PAH III pada 1999, berlanjut di PAH I pada 2000, dan baru berhasil diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR 2001 (NK IV/1, hlm. 116–117).
Yang menarik untuk dicermati bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga pola berpikir yang melahirkannya. Sepanjang 2001, berbagai syarat rinci diusulkan masuk ke dalam UUD, mulai dari batas umur, domisili, dan catatan pidana hingga kesehatan jasmani dan rohani.
Dalam salah satu rapat, peserta bahkan memetakan empat alternatif, yakni apakah syarat cukup kewarganegaraan, apakah ditambah syarat keadaan diri, apakah seluruh syarat ditulis di UUD, ataukah sebagian diserahkan kepada undang-undang (NK IV/1, hlm. 189–191).
Baca Halaman Selanjutnya..


Komentar