Pada saat yang sama, pemberitaan rencana kerja sama pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir terapung, termasuk konsep Floating Power Unit (FPU), memperlihatkan potensi perluasan kebutuhan energi bagi pembangunan industri di Halmahera.

Semuanya menggambarkan perubahan besar dari transformasi ekonomi. Maluku Utara tidak lagi hanya dilihat sebagai kepulauan di pinggiran ekonomi nasional, tetapi telah menjadi salah satu pusat perhatian modal, teknologi, dan kepentingan industri global.

“Di tengah gemuruh mesin industri, terdengar suara yang nyaris tak terdengar: suara mereka yang hidup dari tanah dan lautnya sendiri.”

Di bawah pohon kelapa iwais, om salasa masih menghitung berapa butir kelapa yang harus dijual untuk membiayai sekolah anaknya. Di kebun cengkeh wari, om udin menatap pohon-pohon tua yang dahulu menjadi simbol kemakmuran global, kini harus menghadapi harga yang memperkaya produsen.

Di pesisir pulau-pulau kecil, om sabtu pulang membawa ikan, tetapi belum tentu membawa pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Mereka hidup di tanah, bumi, dan kekayaan alam yang dikuasai negara, yang makin dikenal karena mineral dan industrinya. Namun, janji konstitusi tentang kemakmuran atas kuasa sumber daya alam belum hadir di dapur kehidupan mereka, walau sudah tercatat dalam statistik investasi nasional.

Di atas kertas, catatan kemakmuran itu terbaca. Di atas fakta, derita itu berdiri di dapur, kebun, dan laut yang sepi dari gemuruh mesin industri yang pergi meninggalkan kampung halaman dan tanah leluhurnya.

Inilah paradoks pembangunan yang mesti dicari jawabannya untuk memastikan kehadiran negara dalam pesan konstitusi tentang kemakmuran yang patriotik.

Baca Halaman Selanjutnya..