Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyiapkan percepatan pembangunan kawasan Sofifi pada 2027–2029 dengan menetapkan dua kawasan prioritas, yakni Sofifi Eco-Sponge Waterfront dan Kie Raha Nexus Corridor.

Kedua kawasan ini dirancang menjadi penggerak penataan ibu kota provinsi, mulai dari pembenahan pesisir, infrastruktur dasar, konektivitas transportasi, ruang publik, hingga pengembangan pusat kegiatan ekonomi.

Rencana tersebut tertuang dalam materi rapat koordinasi penyiapan implementasi percepatan pembangunan kawasan Sofifi yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, mengatakan pengembangan Sofifi tidak hanya berorientasi pada fungsinya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perdagangan, jasa, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Jadi pengembangannya juga diarahkan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat konektivitas wilayah,” kata Sarmin, Kamis (22/10/2026).

Ia menjelaskan, kawasan pertama, Sofifi Eco-Sponge Waterfront, difokuskan pada penataan tepi pantai sekaligus penguatan infrastruktur perkotaan.

Program yang direncanakan meliputi penataan waterfront dan promenade, penanganan kawasan pesisir, perbaikan drainase, pengendalian genangan, hingga penataan Pasar Galala.

Kawasan ini juga dirancang untuk mendukung aktivitas perikanan dan logistik melalui penyediaan fasilitas perikanan terpadu, cold storage, serta integrasi sistem transportasi.

Selain itu, pemerintah merencanakan revitalisasi terminal speedboat, pengembangan Terminal Tipe B, dan pembangunan Tourism Information Center (TIC).

Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat fungsi kawasan pesisir Sofifi, baik sebagai ruang perkotaan maupun sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Sementara itu, kawasan kedua, Kie Raha Nexus Corridor, difokuskan pada pengembangan ruang publik dan peningkatan keterhubungan antarkawasan perkotaan.

Sejumlah program yang direncanakan meliputi penataan Taman Publik KM 40, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), penataan jalur pejalan kaki, serta pembenahan ruang jalan perkotaan.

Kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung pengembangan fasilitas meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE), sekaligus memperkuat konektivitas antara pusat kota dan kawasan tepi pantai.

“Kie Raha Nexus Corridor diarahkan untuk mendukung ruang publik dan keterhubungan kawasan perkotaan, meliputi penataan Taman Publik KM 40, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan jalur pejalan kaki dan ruang jalan perkotaan, pengembangan fasilitas MICE, serta penguatan konektivitas antara pusat kota dan kawasan tepi pantai,” jelas Sarmin.

Pemprov Malut membagi implementasi pembangunan dalam tiga tahapan selama 2027–2029.

Pada 2027, pemerintah memprioritaskan penyiapan program dan kegiatan yang telah terkonfirmasi, penetapan instansi penanggung jawab, serta identifikasi kebutuhan pendukung. Tahapan ini mencakup kesiapan lahan, dokumen teknis, infrastruktur, dan pembiayaan.

Memasuki 2028, program yang telah memenuhi persyaratan ditargetkan mulai dilaksanakan. Kegiatan yang masih berjalan akan dilanjutkan, disertai penguatan keterhubungan antarkawasan dan integrasi antarprogram.

Adapun pada 2029, fokus diarahkan pada konsolidasi dan penyelesaian hasil pembangunan, penguatan fungsi kawasan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah sebagai fondasi pengembangan Sofifi pada periode berikutnya.

Selain dua kawasan prioritas tersebut, Bappeda Malut mengidentifikasi tujuh koneksi yang perlu diperkuat untuk mendukung integrasi kawasan Sofifi. Ketujuh koneksi itu meliputi kawasan tepi pantai–Kie Raha, kawasan tepi pantai–simpul transportasi, terminal–pelabuhan, Pasar Galala–pelabuhan atau fasilitas logistik, Sofifi–Oba, Sofifi–jaringan jalan nasional, serta Sofifi–pusat kegiatan di sekitarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program, pembagian peran antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga disiapkan. Bappeda bertugas mengoordinasikan dan menyinkronkan usulan lintas sektor.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menangani pembangunan jalan dan jembatan, drainase, penanganan pesisir, ruang terbuka hijau, serta taman publik.

Dinas Perumahan berfokus pada penataan permukiman, sedangkan Dinas Perhubungan menyiapkan terminal dan integrasi antarmoda. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam penataan Pasar Galala, pengembangan logistik, serta penyediaan fasilitas cold storage.

Meski demikian, percepatan pembangunan Sofifi pada 2027–2029 masih berada dalam tahap penyiapan program prioritas. Realisasi setiap kegiatan bergantung pada kesiapan lahan, kelengkapan dokumen teknis, ketersediaan pembiayaan, serta pemenuhan kewenangan masing-masing instansi. (nar)