Tetapi jika melihat lebih dekat ke ruang sipil, terdapat gejala struktural yang mengkhawatirkan: militerisme sedang merayap kembali.

Penetrasi ini tidak terjadi melalui kudeta fisik dengan tank di jalanan, melainkan lewat pintu belakang berupa kebijakan domestik dan pembentukan berbagai komite ad hoc yang dilembagakan dalam wujud satuan tugas (satgas).

Aparat pertahanan dan keamanan kini kembali hadir di ruang-ruang yang tidak semestinya, mulai dari sawah, kawasan hutan, manajemen konflik lingkungan, hingga mengurusi persoalan sampah di perkotaan.

Kehadiran mereka tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan dinormalisasi atas nama kedaruratan dan stabilitas, yang dalam kerangka besarnya diklaim sebagai upaya melindungi kedaulatan.

Kemunduran demokrasi Indonesia hari ini tidak terjadi melalui kehancuran yang dramatis, melainkan lewat pembusukan perlahan yang difasilitasi oleh regulasi-regulasi berwatak kedaruratan. Salah satu gejala paling akut dari kemunduran ini adalah menguatnya kembali watak militeristik di ranah sipil.

Catatan ini mencoba melihat dan mendiskusikan sekuritisasi sebagai instrumen utama untuk memuluskan penetrasi aparatur keamanan ke dalam kehidupan publik melalui pembentukan satgas-satgas sektoral, sekaligus mengurai kepentingan ekonomi-politik di balik pembungkaman terhadap kedaulatan rakyat.

Salah satu indikator penting yang menunjukkan pelemahan demokrasi adalah menguatnya militerisme di berbagai lini kehidupan sipil. Dalam konteks ini, militerisme tidak hanya merujuk pada institusi tentara, tetapi juga mencakup kepolisian apabila dipahami sebagai sebuah sistem dan pendekatan filosofis.

Merujuk pada Gonzales dan Gusterson (2019), militerisme terjadi ketika nilai-nilai taktik tempur, struktur komando, hingga persenjataan berat khas militer diadopsi secara luas—terutama oleh lembaga penegak hukum domestik—untuk mengontrol populasi sipil.

Baca Halaman Selanjutnya..