Media massa dikontrol ketat dan kritik terhadap pemerintah dilarang. Selain itu, terjadi penyimpangan terhadap Pancasila; Pancasila sebagai dasar negara tidak diterapkan secara konsisten. Prinsip keadilan sosial dan kerakyatan terabaikan karena kekuasaan terpusat di tangan presiden dan kroninya.

Tidak berhenti di situ, penyimpangan pembangunan terlihat dari korupsi yang merajalela di berbagai sektor pemerintahan. Praktik kolusi dan nepotisme menjadi hal yang wajib bagi kekuasaan saat itu.

Kekayaan negara dikorupsi untuk kepentingan segelintir orang, yaitu para elit. Hal ini akhirnya mendorong lahirnya kesenjangan sosial-ekonomi yang ekstrem: rakyat terus miskin, sedangkan para elit hidup dalam kemewahan dan gelimang harta.

Faktor-faktor inilah yang membuat rakyat dan mahasiswa mulai memberontak untuk meruntuhkan rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Gerakan ini juga didorong oleh keprihatinan atas peran militer yang telah jauh masuk ke berbagai sektor kehidupan rakyat Indonesia.

Salah satu capaian besar gerakan Reformasi 1998 adalah keberhasilannya meruntuhkan secara perlahan Dwifungsi ABRI dan mengembalikan militer ke barak.

Konsensus sejarah saat itu tegas dan jelas: urusan domestik-sipil harus dikelola oleh institusi sipil secara demokratis, sementara alat pertahanan berfokus pada ancaman terhadap kedaulatan dari luar.

Kita membayangkan masa depan ketika wajah kekuasaan tidak lagi represif dan seragam, serta aparat tidak lagi mendikte ruang hidup sehari-hari.

Namun, hari ini kita menyaksikan sebuah paradoks yang nyata. Di permukaan, Indonesia tampak masih merayakan demokrasi melalui apa yang sering kita sebut sebagai pesta elektoral berkala.

Baca Halaman Selanjutnya..