Ancaman boom bust town di kedua kawasan ini nyata, bukan sekadar kemungkinan teoretis: struktur ekonominya hampir sepenuhnya bertumpu pada satu komoditas (nikel) yang harganya fluktuatif di pasar global;

Cadangan-cadangan tetap merupakan sumber daya tak terbarukan yang akan habis atau menjadi tidak ekonomis pada titiknya; migrasi penduduk yang jauh melampaui daya dukung infrastruktur dan lingkungan lokal menciptakan basis penduduk yang rentan kehilangan mata pencaharian saat ekonomi tambang berkontraksi.

Solusi Untuk Generasi

Belajar dari pengalaman Sidangoli, Falabisahaya, Pulau Gebe, Buli, dan Gosowong, ada sejumlah langkah strategis yang perlu diambil secara serius, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, korporasi, maupun masyarakat sipil, agar Lelilef dan Pulau Obi, serta kawasan ekstraktif lain di Maluku Utara, tidak mengulang nasib yang sama:

1. Diversifikasi ekonomi sejak masa boom, bukan setelah bust. Pemerintah daerah dan korporasi perlu secara aktif mengalokasikan sebagian keuntungan masa jaya tambang untuk membangun sektor ekonomi alternative, perikanan dan pertanian yang bernilai tambah skala moderen, pariwisata bahari, dan industri kreatif lokal, sehingga ketika aktivitas tambang menyusut, ekonomi lokal tidak jatuh ke titik nol.

2. Pengelolaan dana bagi hasil dan CSR yang berorientasi jangka panjang. Dana bagi hasil sumber daya alam dan program tanggung jawab sosial perusahaan sebaiknya diarahkan pada pembentukan dana abadi daerah (sovereign wealth fund lokal) atau instrumen investasi jangka panjang, bukan sekadar dihabiskan untuk belanja konsumtif jangka pendek yang manfaatnya berhenti begitu proyek fisik selesai.

3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang transferable. Keterampilan kerja yang dibangun selama masa tambang perlu dirancang agar dapat dialihkan ke sektor lain, misalnya pelatihan teknik, manajemen, dan kewirausahaan yang relevan di luar industri ekstraktif, sehingga tenaga kerja lokal tidak sepenuhnya tergantung pada satu jenis industri sepanjang hidupnya.

4. Perencanaan tata ruang dan mitigasi lingkungan yang ketat sejak awal investasi. Pemerintah perlu memastikan kawasan seperti Lelilef dan Pulau Obi memiliki rencana tata ruang yang memperhitungkan skenario pascatambang, termasuk kewajiban reklamasi lahan dan pemulihan ekosistem yang benar-benar ditegakkan, bukan sekadar dokumen administratif.

5. Penguatan tata kelola dan transparansi kontrak pertambangan. Masyarakat dan pemerintah daerah perlu memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai masa operasi, estimasi cadangan, dan rencana penutupan tambang, agar transisi ekonomi dapat direncanakan jauh sebelum fase bust benar-benar terjadi, bukan sebagai respons mendadak setelah perusahaan angkat kaki.

Baca Halaman Selanjutnya..