Kini pemerintahan Prabowo mengobarkan harapan dengan komitmen memberantas mafia kerah putih yang secara ilegal menguasai sumberdaya negara.

Kebocoran Sistemik vs Langkah Tegas

Penjarahan sumber daya di Indonesia bukan sekedar masalah pelanggaran hukum yang direduksi pada oknum, melainkan manifestasi dari state capture yang diorkestrasi mafia kerah putih secara sistemik. Terlebih struktur kekuasaan oligarkis yang bercokol secara esensial telah mengaburkan batas antara kepentingan privat, birokrasi, serta penegakan hukum.

Skandal tambang timah ilegal, di Bangka Belitung, yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun, serta penguasaan jutaan hektare sawit di kawasan hutan dan manipulasi under-invoicing dan transfer pricing (Global Financial Integrity, 2024), mempertegas jika kejahatan kerah putih beroperasi secara sistemik. Soal ini, pada akhirnya, menggerogoti kedaulatan ekonomi negara.

Rantai kejahatan kerah putih juga ditopang oleh patronase politik serta jalinan institusi yang memfasilitasi eksploitasi dengan desain hukum yang lemah, sebagaimana terpotret pada kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang BUMN yang memicu kerugian negara sebesar 285,18 triliun. Artinya korupsi kini menjelma menjadi rezim ekstraksi yang berkelindan.

Skandal di sektor Migas memang mengindikasikan adanya konspirasi antara anak usaha BUMN dengan broker swasta yang beroperasi dengan praktik illegal drilling di lapangan.

Indikasi tersebut, secara empiris, terpotret dalam berbagai kasus, seperti pengkondisian ekspor minyak mentah, mark-up harga impor BBM, serta manipulasi pengoplosan BBM RON 90 menjadi RON 92.

Dengan komplikasi sistemik ini, Presiden Prabowo menunjukkan konfrontasi langsung terhadap greedonomics yang memfasilitasi kepentingan destruktif (destructive interests) mafia kerah putih. Melalui Satgas PKH, negara sukses menguasai 5,88 juta kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal hingga menyita aset negara senilai 371 triliun.

Upaya pemerintah mencapai titik krusial melalui Operasi Halilintar, di Bangka Belitung, yang sukses menutup 1.000 tambang ilegal, termasuk menyita aset PT Timah.

Baca Halaman Selanjutnya..