Langkah ini dipertegas oleh pernyataan Presiden di Sidang Tahunan MPR, 14 Agustus 2026, yang berkomitmen membongkar kejahatan korporasi di tubuh institusi keamanan negara.

Tentu pembersihan struktural ini menandai pergeseran paradigmatik dari praktik yang parsial menjadi langkah restrukturisasi kedaulatan ekonomi.

Dengan menyasar simpul utama korupsi sistemik di sektor-sektor strategis - pertambangan, hutan hingga migas - jelas, menempatkan kembali tata kelola SDA pada mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemerdekaan Substantif

Semangat proklamasi menyiratkan jika kemerdekaan politik yang sejati harus ditopang kedaulatan ekonomi. Ketika kekayaan SDA terjebak ke dalam kebocoran sistemik, publik justru terbelenggu oleh kemiskinan struktural.

Penertiban sektor strategis merupakan imperatif moral yang dapat memutus mata rantai extractive institutions menuju inclusive institutions (Acemoglu & Robinson, 2012).

Pemulihan aset dan penutupan celah kebocoran devisa secara langsung merealisasikan tiga dimensi kedaulatan. Dalam dimensi ekologi, tindakan tegas atas praktik ilegal dapat menjamin keadilan antar-generasi.

Sementara dari dimensi kesejahteraan, rekapitalisasi penerimaan negara memperkuat alokasi belanja negara. Begitu pun dengan kontrol atas komoditas strategis dapat meneguhkan posisi negara sebagai pemegang kendali utama.

Prinsipnya, restorasi tata kelola sumberdaya dari mafia kerah putih tidak boleh terjebak menjadi konsolidasi kekuasaan baru. Pemerintah harus memperkuat transparansi serta akuntabilitas agar setiap alokasi dana hasil sanksi maupun penyitaan aset bisa mengalir untuk menjawab kepentingan publik. Distribusi yang adil adalah esensi dari Indonesia yang merdeka.

Keberhasilan pemerintah dalam menertibkan mafia kerah putih sangat bergantung pada keberimbangan kebijakan. Pemerintah harus menjamin iklim investasi yang legal tetap kondusif sehingga dapat menutup celah mafia kerah putih menjalankan praktik-praktik greedonomics.

Dengan trayek ini, kemerdekaan Indonesia yang ke-81 memiliki relevansi untuk kehidupan bangsa yang merdeka dari mafia dan struktur kekuasaan yang banal.(*)